Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memaksa pemerintah pusat untuk menyetujui Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran. Kebijakan itu diyakini sebagai solusi untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat.
BERITA TERKAIT
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebut ada tiga daerah prioritas dari total dua belas daerah yang diusulkan dimekarkan. Semua itu masih dibahas dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Disinggung mengenai daerah prioritas, Uu malah enggan menyebutkannya. Ia beralasan menunggu hasil dari pemerintah pusat sekaligus meminimalisir potensi polemik dari daerah di Jabar.
"Tidak sekaligus 12 (daerah). Kita prioritas tiga (daerah). Nanti disebutkanya mana saja. Biar adil juga untuk daerah yang lain," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/12).
Kabupaten Bogor diprediksi menjadi dari tiga daerah prioritas untuk dimekarkan. Pasalnya, ia mencontohkan kondisi penduduk Kabupaten Bogor yang padat, sekitar lima juta penduduk namun hanya diurus oleh satu pemerintah daerah.
Uu membandingkannya dengan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu yang tak lebih dari lima juta jiwa, tetapi diurus oleh sepuluh pemerintah Kabupaten/Kota.
"Jawa barat akan memaksa (kebijakan pemekaran disetujui). Kenapa tidak? Kan adanya pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemekaran salah satunya," imbuhnya.
Jika daerah otonom baru terealisasi, maka akan berdampak positif pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang semakin meningkat. Selain itu, tujuan dari kebijakan ini adalah agar masyarakat terakomodir keinginan dan aspirasi serta pembangunannya merata.
"Sejak awal kami mendorong DOB di Jabar. Kami menuntut keadilan kepada pemerintah pusat," tegasnya. [cob]
Baca Lagi lanjutan nya di samping https://www.merdeka.com/peristiwa/uu-sebut-pemprov-jabar-bakal-paksa-pemerintah-setujui-pemekaran-3-daerah.html
Comments
Post a Comment