BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2018-2023 dari Pemkab Tanahlaut, dinilai belum detail dan terukur.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanahlaut, penjabaran program Desa Dibina Kota Ditata, yang dibikin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanahlaut, tak jelas seperti apa Desa Dibina dan seperti apa Kota Ditata.
Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera, Ikhwan Hariri mengatakan tidak detail itu karena tidak seperti yang diinginkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanahlaut, Sukamta dan Abdirahman bahwa setiap desa yang dibina, pemerintah yang mendorong terciptanya desa unggulan sesuai potensi desa masing-masing.
"Diharapkan dengan pembinaan potensi desa sesuai karakter wilayah akan bermunculan seperti Desa Sentra Sasirangan, Desa Sentra Kerupuk, Desa Sentra Perikanan dan Desa Tertib Administrasi," katanya.
Ikhwan Hariri menjelaskan penjabaran rancangan RPJM Daerah juga tidak detail menjelaskan Kota Ditata itu seperti apa. Harusnya dijabarkan dengan program menghilangkan kekumuhan, perbaikan drainase dan sanitasi perkotaan serta penataan pedagang kaki lima.
Baca: Live Streaming RCTI Liga Europa Malam Ini - BATE vs Chelsea dan Arsenal vs Sporting Lisbon
Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, Ihsan Ardi menyoroti program Desa Dibina Kota Ditata juga tidak jelas arah gerakannya. Apakah yang dimaksud Kota Ditata itu bermunculan taman-taman mini atau bagaimana.
Menurut Ihsan Ardi, Kabupaten Tanahlaut punya dua potensi, satu potensi panjang pesisir pantainya, obyek wisata alam berupa hutan dan gunung dan bukit wisata yang belum tergarap secara maksimal.
Kemudian, potensi wilayahnya dilintasi warga dari Kabupaten Tanahbumbu dan Kotabaru. Ini potensi bagaimana warga dari dua kabupaten itu betah singgah dan mampir di Kabupaten Tanahlaut.
"Jangan sampai warga dari dua kabupaten ini hanya melintas saja tanpa ada kesan mampir sebentar di Kabupaten Tanahlaut. Ini jika dikembangkan pemerintah Kabupaten Tanahlaut akan mensejahterakan masyarakat," katanya.
Menurut Ihsan Ardi, dua saja ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanahluat itu, satu mensejahterakan masyarakat dan kedua, menekan angka kemiskinan.
"Saya mendapat informasi dari Kementerian Sosial, angka kemiskinan di Kabupaten Tanahlaut berada diurutan kelima. Ini tanggungjawab Pemerintah dan DPRD Kabupaten Tanahlaut akan membantu," katanya.
Meski mendapat koreksi dari fraksi, rancangan awal RPJM Daerah Tanahlaut disepakati seluruh fraksi dan ditandatangani untuk diteruskan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca: Muncul Petisi Protes Nilai Passing Grade di Tes SKD CPNS 2018 Terlalu Tinggi, 14 Ribu Tandatangani
Ketua DPRD Kabupaten Tanahlaut, Heriyanto menandatangani nota kesepakatan rancangan awal RPJM Daerah disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanahlaut, Syahrian Nurdin, Kamis (8/11/2018).
RPJM Daerah merupakan perencanaan periode 5 tahun, dibuat oleh kepala Bappeda, paling lambat 3 bulan setelah Kepala Daerah dilantik, ditetapkan di daerah masing-masing, pembuatan RPJM Daerah berdasarkan RPJM Nasional berisi strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. Kemudian disahkan di DPRD setempat. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)
Baca Lagi lanjutan nya di samping http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/11/08/fraksi-dprd-tanahlaut-nilai-rpjm-daerah-tak-detail-jabarkan-program-desa-dibina-kota-ditata
Comments
Post a Comment