Dia pun menilai DPRD sebagai rekan kejahatan bagi kepala daerah dalam melakukan usaha korupsi.
"Faktanya hari ini, DPRD kita masih tidak lebih menjadi partner in crime. Turut memperlancar terjadinya bancaan APBD. Contoh di kasus Malang, Jambi, Sumatera Utara. Jadi sebenernya apakah sistem Pilkadanya yang salah? Bukan," kata Bayu.
Ahli Hukum Puskapsi ini menganggap, aksi tidak sesuai para aktor Pilkada menyebabkan Pilkada menjadi mahal.
"Dan paska-Pilkada, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, ditambah lagi dengan tidak berfungsinya DPRD, itu adalah penyebab utama dari maraknya korupsi oleh kepala daerah," tandasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Baca Lagi lanjutan nya di samping https://www.liputan6.com/news/read/3677949/ahli-hukum-puskapsi-kemendagri-lalai-cegah-korupsi-kepala-daerah
Comments
Post a Comment