"Ada sekitar 100 kepala daerah yang belum kooperatif untuk menyampaikan data kemiskinan. Nah ini memang aneh, Bapak Ibu. Kalau data kemiskinannya tergantung kepentingan misalnya, kalau lagi mengajukan ke Pak Mensos biasanya kemiskinannya meningkat. Tapi pas kampanye pilkada pasti data kemiskinannya bisa menurun," kata Yandri dalam Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2019 di Hotel Novotel, Jalan Gajah Mada, Glodok, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2019).
"Nah oleh karena itu bagi kita penting memastikan data itu tidak amburadul. Memastikan data itu bisa kita pertangungjawabkan," sambungnya.
Dalam rapat yang dihadiri Mensos Juliari Batubara, Yandri mengatakan masih ada deviasi antara masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) dengan DTKS yang ada. Masih ada masyarakat yang membutuhkan bansos namun tidak menerima bansos dan juga sebaliknya.
"Penerima manfaat yang hari ini 10 juta untuk PKH dan 15 juta untuk bantuan nontunai bahan pokok pangan itu terkadang ada deviasi. Atau ada pembelokan data. Bagi yang memiliki diutamakan, bagi yang tidak layak menerima justru dimasukkan di data, yang betul-betul layak menerima justru tidak dimasukkan," jelas Yandri.
Politikus PAN itu menceritakan pengalamannya soal sistem kependudukan e-KTP saat masih berada di Komisi II DPR. Dia menceritakan data kependudukan yang ada sangat berpengaruh dalam partisipasi di pemilihan umum.
"Dulu daftar pemilih calon pemilih itu sekitar 200 juta. Ketika kita sisir terus, Pak Menteri, untuk pemilu nih, ternyata hampir 30 juta bisa kita sisir. Bayangkan tuh, Pak. Jadi itu juga kalau nggak kita sisir nanti akan berakibat tingkat partisipasi, tingkat partisipasi pemilu," kata Yandri.
Baca Lagi lanjutan nya di samping https://news.detik.com/berita/d-4816920/rakor-bareng-mensos-komisi-viii-singgung-kepala-daerah-tak-kooperatif
Comments
Post a Comment