Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah (pemda) memenuhi kebutuhan kesehatan agar program universal health coverage yaitu program pelayanan jasa kesehatan bisa berjalan baik.
Saat ini, program universal coverage yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan masih terganjal dengan adanya defisit anggaran. Sehingga kondisi neraca keaungan BPJS tidak sehat.
"Jadi ini sesuatu yang harus dicari titik keseimbangannya. Saya mengharapkan di daerah-daerah akan banyak sekali sekarang para perancang keuangan daerah yang mampu untuk memiliki kapasitas," kata Sri Mulyani dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Sri Mulyani bilang, anggaran kesehatan telah dialokasikan sebesar 5% dari APBN. Namun, menurut catatannya masih banyak daerah yang belum memenuhi anggaran tersebut.
"Anggaran kesehatan 5% kalau di pusat. Kalau di daerah, kalau nggak salah 10% belum dicapai. Ini perlu untuk di re-design karena kita mengharapkan bahwa fokus alokasi untuk SDM adalah sangat penting," ujar dia.
Pemerintah pusat telah mencairkan tambahan anggaran ke BPJS pada tahap kedua sebesar Rp 5,2 triliun. Di mana, telah dicairkan Rp 3 triliun dan sisanya Rp 2,2 triliun dalam minggu-minggu ini akan dicairkan.
Dengan begitu, total dana talangan pemerintah pusat untuk BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,1 triliun setelah pada tahap pertama cair Rp 4,9 triliun.
"Kami selama setahun ini terus monitor BPJS Kesehatan dan oleh karena itu Pemda kami juga mengharapkan untuk ikut dukung suksesnya program universal health coverage yaitu program mengcover jasa kesehatan secara penuh kepada seluruh rakyat Indonesia nggak berarti semua gratis," ujar dia.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah dalam menyelenggarakan program kesehatan tidak melulu harus ditutup oleh APBN dan APBD. Oleh karena itu, juga harus dipikirkan bagaimana cara menyeimbangkan pelayanan tanpa memberatkan keuangan.
"Untuk daerah perlu untuk betul-betul memikirkan bagaimana pelayanan dan perbaikan termasuk kontribusi dalam rangka untuk menyelenggarakan jasa kesehatan yang affordable yang merata keseluruhan masyarakat namun juga bisa sustainable secara keuangan," ungkap dia.
(hek/eds) Baca Lagi lanjutan nya di samping https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4336895/sri-mulyani-minta-daerah-penuhi-anggaran-kesehatan
Comments
Post a Comment