Kupang, Gatra.com - Kebijakan investasi yang besar maupun pendekatan pembangunan infrastruktur yang masif perlu didukung dengan kajian mendalam terhadap potensi konflik yang bisa saja terjadi. Hal inilah yang perlu dilakukan pemerintah, agar pembangunan di daerah tidak merugikan masyarakat.
“Kami minta pemerintah memperhatikan hal ini. Semuanya untuk kepentingan rakyat. Investor bekerja dengan aman rakyat yang diuntungkan,” kata Gabriel Suku Kotan, anggota DPRD Fraksi Demokrat kepada Gatra.com di Gedung DPRD NTT (21/11).
Menurut Gabriel, Fraksi Partai Demokrat dalam pendapat akhir fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019, pada sidang paripurna dewan, Senin (19/11), secara khusus sudah meminta pemerintah untuk secara serius memberikan perhatian pada upaya penanganan potensi konflik yang dapat saja muncul di tengah masyarakat.
“Fraksi kami secara resmi sudah menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Ini penting karena potensi konflik horisontal antar masyarakat maupun potensi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah maupun para pemilik modal terkait pemanfaatan sumber daya alam tentunya akana sangat menganggu,” katanya.
Karena menurut Gabriel, sejarah sudah mencatat bahwa ketika pendekatan pembangunan dengan menggunakan pola investasi maupun pembangunan infrastruktur besar-besaran maka akan berdampak pada kebutuhan sumber daya yang besar termasuk lahan.
“Investor ingin memperoleh lahan yang luas untuk investasi. Juga kewajiban untuk segera memenuhi target keuntungan maupun break event point. Disini jika tidak diperhatikan serius maka akan muncul konflik. Faktanya beberapa bulan lalu terjadi di Marosi Sumba Barat. Ada jatuh korban jiwa,” kata Gabriel.
Disebutkan jika tidak kajian investasi dengan tidak memperhatikan kajian mendalam soal konflik, maka ujung ujungnya rakyat NTT yang dikorbankan.
“Rakyat kecil akan jadi korban. Kalah kemampuannya terhadap pemilik kekuasaan baik kekuasaan karena kewenangan pemerintahan yang dimiliki, kekuasaan karena senjata, maupun kekuasaan karena kekuatan modal yang dimiliki. Dan lebih berbahaya apabila ketiga-tiganya berselingkuh untuk memenangkan niat mereka,” sebut Gabriel Suku Kotan.
Karena itu menurut Gabriel Fraksi Partai Demokrat meminta gubernur dan jajaran pemerintah untuk serius memberikan perhatian terhadap penetapan kawasan hutan lindung maupun hak-hak ulayat masyarakat adat secara baik sehingga menghindari potensi konflik maupun penindasan terhadap hak-hak rakyat.
“Fraksi Partai Demokrat berdiri bersama rakyat, agar hak-hak mereka tidak terabaikan maupun ditindas secara semena-mena atas nama kepentingan apapun yang merugikan masyarakat,” kata Gabriel.
Dia mencontohkan konflik antara investor pengelolaan lahan untuk perkebunan dan peternakan di datara Sumba oleh PT Muria Sumba Manis (PT MSM) dan PT Asia Beef.
“Investor mencaplok tanah ulayat masyarakat adat Sumba. Masyarakat protes karena merusak kawasan hutan, pantai dan cagar budaya yang menjadi ikon pariwisata Sumba,” katanya.
Selain itu menurut Gabriel, Pemerintah Propinsi harus memberikan perhatian terhadap konflik antara warga Paumere di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende dengan aparatur.
“Pemerintah juga harus perhatikan ini. Masyarakat disana terganggu dengan pola intimidasi mau pun ancaman oleh aparat terhadap mereka karena mempertahankan hak atas tanah ulayat mereka,” ujarnya.
Reporter: Antonius Un Taolin
Editor: Mukhlison
Comments
Post a Comment