Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pembina Samsat Nasional 2018 di Kartika Plaza, Kuta, Bali (15/11/2018). Tito mencontohkan DKI Jakarta sebagai salah satu kota yang menjadikan pajak kendaraan sebagai tulang punggung PNBP.
"Samsat jadi salah satu kunci kelancaran pembuluh daerah lainnya. Di beberapa daerah jadi PAD utama, seperti di Jakarta, di Bali mungkin sektor jasa. Tapi DKI kunci utamanya dari pajak kendaraan bermotor, sumber daya alam tidak ada, tapi jumlah penduduk banyak. Di daerah yang PAD-nya banyak samsat jadi tulang punggung sumber pembiayaan," kata Tito dalam sambutan.
Dalam paparannya, Tito menguraikan PNBP kendaraan masih jadi primadona bagi daerah yang tak memiliki sumber daya alam. Dengan adanya terobosan e-samsat dia optimistis pelayanan masyarakat makin dimudahkan. Hanya, dia mengingatkan kemudahan administrasi kendaraan tersebut bakal dibarengi banyaknya kendaraan yang bisa mengakibatkan macet.
 Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pembina Samsat Nasional 2018 di Kartika Plaza, Kuta, Bali (15/11/2018). (Aditya Mardiastuti/detikcom) |
"Mohon maaf, Pak Koster, Bali ke mana-mana mulai macet, jalan tetap segitu, lebar jalan tetap segitu. Di sisi lain, okelah kita bantu masyarakat pelayanan untuk mengurus registrasi, dokumentasi kendaraan pribadi. Okelah ini akan mendapatkan keuntungan PNBP untuk pemerintah pusat maupun daerah. Tapi mari kita berpikir lebih luas lagi, terutama untuk daerah yang mulai terasa kemacetannya, seperti Jawa, beberapa kota besar di luar Jawa yang sudah mulai macet. Jakarta saya kira macetnya sudah berjam-jam. Keluar rumah sudah stres sendiri. Daerah lain, seperti Papua, Kalimantan, mungkin saya kira oke mendorong insentif kendaraan pribadi," ujar Tito.
Menurut Tito, saat ini ada 130 juta kendaraan di seluruh Indonesia dan setiap tahun bertambah sekitar 6 juta kendaraan. Dia berharap beberapa daerah dengan jumlah kendaraan pribadi yang tinggi mulai mencari terobosan untuk menekan laju tersebut. Tito mendorong tiap kepala daerah menyiapkan infrastruktur dan sistem transportasi publik.
"Tapi yang mulai macet sudah saatnya memberikan insentif mendorong kendaraan transportasi publik dan infrastruktur. Kemudian mulai menekan supaya laju kendaraan pribadi bisa tertekan atau paling tidak dikendalikan. Jangan sampai kita berpikir masuknya banyak kendaraan tapi terjadi kemacetan luar biasa. Di Jakarta, kalau kita hitung, hasil survei menyampaikan kemacetan panjang itu membuat konsumsi BBM yang justru dampaknya kebutuhan BBM mulai naik dan nilainya lebih tinggi yang kebutuhannya bisa mengalahkan pendapatan dari registrasi dan dokumentasi kendaraan itu sendiri. Marilah, Bapak-bapak Gubernur sebagai pembuat kebijakan mari kita mulai berpikir soal ini untuk mengurai macet," harap Tito. (ams/fdn)
Comments
Post a Comment