PAN Larang Kader Cuti Pimpin Daerah Saat Kampanye Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Amanat Nasional (PAN) melarang kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah mengambil cuti untuk kepentingan kampanye pilpres 2019. Kepala daerah juga dilarang menjadi bagian tim pemenangan.

"Kita sudah melarang seluruh kepala daerah," ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Hotel Veranda, Jakarta, Kamis (18/10).

Eddy menegaskan larangan pada kader PAN itu diberikan untuk kepala daerah baik yang mendukung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, maupun paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal itu, kata dia, agar para kepala daerah benar-benar fokus merealisasikan program-programnya untuk rakyat.

Eddy menyebut justru lebih banyak akibat buruk jika kepala daerah ikut dalam pekerjaan tim pemenangan pilpres apalagi yang baru terpilih dari Pilkada 2018.

Kepala daerah tersebut tidak hanya harus merealisasikan janji kampanye, tetapi juga terlebih dahulu mesti melakukan adaptasi dan konsolidasi di lingkungan pemda. Jika kepala daerah menjadi bagian tim kampanye, maka adaptasi akan terhambat. Akibat buruk selanjutnya adalah janji kampanye tidak bisa direalisasikan selekas mungkin.

Selain itu, masa kampanye yang panjang juga menjadi pertimbangan.

Eddy mengaku kebijakan tersebut sudah disetujui Prabowo-Sandiaga sebagai pasangan capres cawapres yang diusung PAN. Bahkan, kata dia, partai lain pengusung Prabowo-Sandi menerapkan hal yang sama.

"Gerindra, PKS, Demokrat juga begitu. Kenapa? Kami melihat kepala daerah ikut-ikutan pilpres banyak mudharatnya," kata Eddy.

Dukungan Kepala Daerah Dinilai Bukan Jaminan Kemenangan

Di lain pihak, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi- Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan dukungan dari kepala-kepala daerah tidak menjamin perolehan suara yang besar di daerah yang mereka pimpin.

"Tidak semua dukungan dari gubernur itu otomatis menjadi dukungan publik atau masyarakat pendukungnya," ujar Karding yang juga ditemui di Hotel Veranda, Jakarta, Kamis (18/10).

Abdul Kadir Karding. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Karding mengutarakan hal tersebut merujuk dari Pilkada serentak 2018 lalu. Dia mengatakan Calon Gubernur Jawa Timur Syaefullah Yusuf atau Gus Ipul didukung mayoritas bupati dan wali kota provinsi tersebut. Namun, Gus Ipul yang notabene petahana sebagai wakil gubernur selama dua periode itu justru harus mengakui kekalahan dari Khofifah Indar Parawansa.

Belajar dari pengalaman itu, Karding mengklaim telah mengingatkan kepada TKN Jokowi-Maruf. Menurutnya, meski telah ada sejumlah gubernur yang menyatakan dukungan, bukan berarti TKN jadi merasa tenang dan bertepuk dada.

"Kalau ada kepala daerah dukung Pak Jokowi, saya bilang ke tim jangan percaya begitu saja. Harus ada kontrol dan evaluasi," kata Karding.

Meski begitu, Karding enggan menganggap remeh dukungan dari para gubernur. Dia mengapresiasi dan menghargai dukungan tersebut.

"Dalam politik, dukungan seorang tokoh itu luar biasa. Tidak bisa dihargai dengan uang. Satu nilai yang teramat tinggi," imbuh Karding.

Karding mengaku timnya masih belum mampu mengukur seberapa besar pengaruh dukungan gubernur hingga terkonversi menjadi suara di TPS. Dia mengatakan tim tetap mengampanyekan Jokowi-M'aruf demi meraih banyak suara, terlepas kepala daerah yang bersangkutan telah menyatakan dukungannya.

(bmw/kid)

Let's block ads! (Why?)

Baca Lagi lanjutan nya di samping https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181018210404-32-339663/pan-larang-kader-cuti-pimpin-daerah-saat-kampanye-pilpres